Lawan KKN, BPN Bolsel Internalisasi Zona Integritas WBK dan WBBM

  • Share
Fakta menarik dan bermanfaat

BUMANTARA.ID, BOLSEL – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotamobagu menggelar sosialisasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Selasa, 30 November 2021 di Hotel Sutanraja Kotamobagu.

Kegiatan internalisasi yang diikuti jajaran pegawai BPN Bolsel tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan BPN Bolsel.

Muhammad Zulham Maradjabesi, Kepala Seksi Verivikasi, Akuntantasi dan Kepatuhan Internal KPPN Kotamobagu saat menyampaikan materinya mengharapkan, pelaksanaan WBK dan WBBM mampu memberikan pelayaan yang excellent ke publik.

 “Sebagai langkah awal hal itu akan diinternalisasikan kepada Satker, Pemda mitra kerja serta khalayak ramai melalui, publikasi media, pemasangan spanduk anti korupsi,” ujar Maradjabesi.

Lanjut Maradjabesi, untuk memberikan penajaman dalam mengawal dan menyukseskan WBK/WBBM diperlukan internalisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh pegawai.

Fakta menarik dan bermanfaat

“WBK dan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Menurut Maradjabesi, pembangunan zona integritas diawali dengan internalisasi peraturan tentang pembangunan zona integritas.

“Zona integritas tersebut berupa pelaksanaan  berbagai kegiatan yang didukung dengan pemenuhan dokumen kegiatan dan tahapannya yakni, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” urainya.

“Kita harus melaksanakan semua program-program reformasi birokrasi, transparansi dan keterbukaan kepada publik, membangun ruang inovasi dan kreativitas untuk memberikan nilai tambah, dan kampanyekan integritas anti korupsi kepada mayarakat luas,” urai Maradjabesi lagi.

Pemberantasan KKN merupakan upaya meningkatkan kinerja demi mewujudkan reformasi birokrasi seluruh lembaga baik itu dari lembaga vertikal atau lembaga pemerintahan lainnya.

“Penerapan WBK dan WBBP ini seharusnya diterapkan disemua lembaga, tetapi kami sosialisasinya kita prioritaskan ke lembaga vertikan terlebih dahulu.”

 “Meski tidak ada punisment dalam penerapannya, namun kita berharap, integritas bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani dapat betul-betul dilaksanakan pada seluruh unit kerja, khususnya untuk Kantor Pertanahan Bolsel. hal serupa juga kita harapkan di lembaga lainnya di Bolsel,” tandas Maradjabesi.

Kesempatan yang sama, Kepala BPN Bolsel Tapip Tammu juga menyampaikan, tahun lalu pihaknya sudah melakukan pencanangan WBK dan WBBM.

“Kegiatan ini merupakan tahapan internalisasi, atau penerapan yang lebih mendalam tentang WBK dan WBBM,” katanya.

“Sasaranya sebagai upaya pencegahaan dan pemberantasan korupsi. Integritas adalah lawan yang penting, terutama bagi sejumlah lembaga pelayan publik,” ujarnya lagi.

Dia menyampaikan,  zona integritas ini tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat Bolsel. Terlebih itu juga merupakan sarana memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat.

“Penerapan zona integritas wilayah bebas korupsi ini, adalah salah satu formulasi yang tepat untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan wibawa, serta citra Kantor Pertanahan, khususnya di Bolsel,” tegas Tapip.

“Hal ini juga merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 149/40.1/I/2018, tentang Pembangunan Zona Integritas. Kegiatan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014,” pungkasnya. ***

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *