Bupati Evaluasi Usulan KUA-PPAS 2022

  • Share
Fakta menarik dan bermanfaat

BOLSEL, BUMANTARA.ID –Pemerintah Kabupaten, (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan, (Bolsel) saat ini tengah, melakukan evaluasi draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022.
Kegiatan evaluasi secara Virtual itu pun dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di hadiri langsung oleh Bupati Bolsel, Hi Iskandar Kamaru S.Pt serta diikuti para pimpinan dan pejabat terkait di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).


Bupati berharap, lewat evaluasi ini, perencanaan program kegiatan yang nantinya dituangkan dalam draft KUA-PPAS 2022 ini, dapat mencakup maksimalisasi perencanaan daerah sesuai target RPJMD Bolsel 2021-2026.
“Khususnya dalam mencapai target pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Pemkab,” ujar Bupati.
Orang nomor satu di Tanah Totabuan bagian selatan ini berharap, setiap SKPD dapat menyajikan rencana Program sesuai skala kebutuhan yang harus Pemda realisasikan pada tahun 2022 mendatang.


“Selain program percepatan pembangunan dari semua sektor yang ada, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, patut diperhatikan juga soal masalah Pendemi Covid-19,” ungkapnya.


Iskandar menambahkan lagi, dibutuhkab keseriusan serta kemampuan dari seluruh SKPD dalam berinovasi untuk menghadirkan program yang evektif dalam mencapai target pembangunan dan penumbuhan ekonomi di daerah.
“Kiranya ini dapat jadi perhatian kita semua, khususnya SKPD, kreatifitas dan inovasi dalam menghadirkan program yang brilian itu yang diharapkan,” tegasnya.


Sementara itu, Sekda Bolsel Marzanzius Arvan Ohy, SSTP MAP, yang juga selaku Ketua TAPD Bolsel mengatakan bahwa evaluasi itu dilaksanakan selama lima hari. “Evaluasi ini telah berlangsung dari tanggal 12 Agustus dan rencananya sampai tanggal 20 Angustus 2021 mendatang,” kata Sekda.

Fakta menarik dan bermanfaat


Ditegaskannya, kegiatan evaluasi ini menerapkan Protokol Kesehatan (Protkes) secara ketat. Dimana, pelaksanannya dilakukan secara Virtual. “Jumlah pesertanya dalam evaluasi ini juga dibatasi. Jadi masing-masing Perangkat Daerah diperkenankan hadir maksimal 5 orang saja, dan itu disesuaikan dengan jadwal,” pungkasnya.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *